Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh

Dwi Indayana, 160802060 (2021) Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh]
Preview
Text (Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh)
Dwi Inda Yana, 160802060, FISIP IAN, 085311868707.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (16MB) | Preview

Abstract

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan topik yang paling utama dalam bidang administrasi publik yang muncul pada masa ini. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan konsep desentralisasi asimetris. Untuk mendukung pelaksanaan penerapan model administrasi ini, maka di bentuk lembaga-lembaga tertentu untuk kepentingannya masing-masing contohnya seperti lembaga adat Majelis Adat Aceh. Sebagai lembaga yang bersifat independen, Majelis Adat Aceh memiliki perbedaan tata kelola dari pemerintahan itu sendiri. Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 7 Majelis Adat Aceh membantu wali nanggroe membina, mengkoordinir lembaga adat seperti Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Geuchik, Imum Chik, Pawang Glee, Peutuwa Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang ada di Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di provinsi Aceh dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance Majelis Adat Aceh dalam pembinaan lembaga adat di Aceh berdasarkan kearifan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Majelis Adat Aceh sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses pembinaan lembaga adat pelaksanaannya sudah adanya partisipasi dari berbagai pihak terkait seperti para pengurus Majelis Adat Aceh, lembaga-lembaga adat lainnya serta masyarakat dalam berbagai program yang dibuat. Berorientasi pada konsesus yaitu Majelis Adat Aceh sudah bertindak sebagai penengah atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dengan cara melaksanakan pembinaan lembaga adat. Namun ada satu prinsip yang belum terpenuhi yaitu efektif dan efisien. Adapun penerapan prinsip good governance Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat berdasarkan kearifan lokal, prinsip-prinsip good governance tersebut diterapkan secara umum konsep dasarnya, sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal penerapannya menjadi tugas dan wewenang dari Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten atau kota.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Dwi Inda Yana Dwi
Date Deposited: 19 Feb 2021 03:05
Last Modified: 19 Feb 2021 03:05
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16012

Actions (login required)

View Item
View Item