Peran Bank Indonesia Dalam Menerapkan Konsep Halal Value Chain Berbasis UMKM di Provinsi Aceh

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis melakukan kerja praktik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Penulisan LKP berdasarkan observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Adapun tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam menerapkan konsep halal value chain berbasis UMKM di Provinsi Aceh. Halal value chain atau rantai nilai halal adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) pada Bank Indonesia merumuskan pedoman program penguatan rantai nilai halal yang mencakup: kriteria usaha syariah, model bisnis usaha syariah, kriteria persyaratan bagi pesantren, UMKM syariah dan usaha besar syariah yang dapat diikutsertakan dalam pengembangan usaha syariah, jumlah usaha syariah yang akan dikembangkan, Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) dan satker terkait lainnya, kementerian, lembaga/ institusi dan stakeholder lainnya. Selain itu, Bank Indonesia Prov. Aceh juga melakukan upaya edukasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan guna mewujudkan konsep rantai nilai halal kepada UMKM binaan sebagai bagian yang integral dengan program pengembangan UMKM dan program pengembangan ekonomi syariah. Untuk memperkuat konsep rantai nilai halal (halal value chain), Bank Indonesia Provinsi Aceh fokus pada sektor berdaya saing tinggi dengan meningkatkan partisipasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan memanfaatkan platform digital untuk penjualan produk-produk halal. Selama penerapan konsep halal value chain berbasis UMKM di Provinsi Aceh, penulis mengamati praktik yang diterapkan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh sudah sesuai dan memberikan manfaat kepada UMKM terkait. Adapun saran yang bisa diberikan penulis adalah Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan sosialisasi ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan konsep rantai nilai halal. Selain itu pemerintah harus lebih gencar dalam mengakselerasi ekonomi syariah agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.