Hadanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif antara KHI dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Pemeliharaan anak atau Haḍānah dalam istilah hukum Islam dan kuasa asuh dalam perspektif undang-undang sangatlah penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memang memiliki keturunan. Oleh karena itu, begitu pentingnya pemeliharaan anak sehingga kedua jenis aturan di atas, memberikan aturan-aturan yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang yang membutuhkannya. Salah satu aturan yang ditentukan oleh hukum Islam adalah bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak ibulah yang berhak memelihara anaknya dari pada pihak ayah, sehingga dengan adanya aturan seperti ini, pihak ayah tidak diberikan kesempatan untuk memperebutkan hak haḍānah. Sedangkan aturan yang ditetapkan dalam peraturah perundang-undangan adalah bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh, apakah dari pihak ibu ataupun ayahnya. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah siapakah yang berkewajiban mengasuh anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam? Dan siapakah yang berkewajiban mengasuh anak pasca perceraian menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Serta apa perbedaan dan kesamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak pasca perceraian?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode library research, dengan pengambilan data secara komparatif. Adapun data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan juga KHI. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku lainya yang relevan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil analisis, bahwasannya dalam KHI tidak memberikan peluang percekcokan dalam memperebutkan hak haḍānah bagi orang tua yang bercerai, karena secara tegas diatur pihak ibulah yang berhak melakukannya. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 memberikan peluang besar terjadinya percekcokan kepada orang tua yang bercerai, karena undang-undang ini memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia harus diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak untuk kemaslahatannya.