Penerapan Official Assessment System Sektor Perkebunan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan)

Sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan merujuk pada system Official Assesment System. Official Assesment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Official Assessment System yang digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan dan mengetahui tinjauan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 terhadap pelaksanaan Official Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak PratamaTapaktuan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis yang terdiri dari bahan data primer atau dara dasar dan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untk memahami situasi sosial, suatu peristiwa dan peran kelompok. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Official Assessment System pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan yaitu dengan ada cara fiscus yang berkerja untuk menentuan besarnya jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tinjauan undang-undang terhadap wajib pajak, yang mana wajib pajak menerima penerapan Official Assessment System dikarenakan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan berasal dari data diisi oleh wajib pajak di SPOP disetiap tahunnya. Jika wajib pajak tidak puas dengan ketetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka wajib pajak bisa mengajukan pengurangan atau keberatan ataupun banding. Disarankan kepada Fiscus hendaknya memperkenalkan Official Assessment System secara terjadwal dan terencana kepada wajib pajak.
Kata Kunci : Penerapan, Official Assessment System, Perkebunan.