Gagasan Judicial Preview Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Refleksi Terhadap Dewan Konstitusi Prancis

Siti Adelia Pratiwi, 160105084 (2021) Gagasan Judicial Preview Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Refleksi Terhadap Dewan Konstitusi Prancis. Skripsi thesis, UPT. PERPUSTAKAAN.

[thumbnail of Gagasan Judicial Preview Dalam Sistem Hukum      Indonesia (Studi Refleksi Terhadap Dewan Konstitusi Prancis]
Preview
Text (Gagasan Judicial Preview Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Refleksi Terhadap Dewan Konstitusi Prancis)
Siti Adelia Pratiwi, 160105084, FSH, HTN, 085362634185.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, kewenangan tersebut yang biasa disebut dengan istilah judicial review. Dalam Perkembangannya pengujian undang-undang adalah perkara yang banyak dilakakukan oleh MK dan dari hasil putusan MK pula banyak Undang-undang yang dibatalkan. Dalam hal ini menimbulkan keresahan dimana produk undang-undang dinilai buruk dan tidak berkualitas. Berbeda hal nya di Prancis Model pengujian Undang-undang sangat berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Indonesia, Pengujian yang dilakukan oleh dewan konstitusi ini bukan UU tetapi berupa Undang-Undang yang belum disahkan jadi sifat nya ‘a priori’ atau preventif. Adapun Persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimanana prosedur constitutional preview di dewan konstitusi Prancis, Apa Signifikansi gagasan judicial preview terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam studi kepustakaan, dengan Jenis penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penilitian ini adalah Dewan Konstitusi Prancis menyelenggarakan pengujian konstitusional atas rancangan legislasi yang telah ditetapkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya. Pengujian di sini disebut pengujian yang bersifat a priori karena batu ujinya adalah Rancangan Undang-undangyang belum diundangkan. Selama pengujian di dewan konstitusi Rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diundangkan sebelum adanya keputusan dari dewan konstitusi terhadap rancangan undang-undang tersebut apakah konstitusional ataupun inkonstitusional. Adapun Signifikansi gagasan judicial preview yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia guna menciptakan undang-undang yang lebih berkualitas dan meminimalisir angka pengajuan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang meningkat setiap tahunnya. Serta untuk mengembalikan kembali kepercayan masyarakat terhadap produk Undang-undang dan lembaga pembentuknya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H
Uncontrolled Keywords: Judicial Preview, Sistem Hukum Indonesia, Dewan Konstitusi Prancis.
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Siti Adelia Pratiwi
Date Deposited: 12 Mar 2021 01:56
Last Modified: 12 Mar 2021 01:56
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16397

Actions (login required)

View Item
View Item