Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)

Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh, tentu sangat ditunggu keberadaannya. Namun Sering sekali perempuan yang mencalonkan diri menjadi sorotan publik,dikarenakan ada saja kendala untuk bergerak menjadi bagian partisipasi politik, perempuan sangat minim dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Oleh sebab itu banyak perbandingan terbalik dengan jumlah perempuan yang ada di Aceh yang mencapai 2,7 juta jiwa tetapi sangat minim untuk bergabung dalam lembaga politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi dan posisi perempuan dalam lembaga politik di DPRA untuk pemilu tahun 2019 dan untuk mengetahui apa strategi dan kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam mengimplentasikan keterwakilan perempuan di DPRA pada pemilu tahun 2019 dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan 2014-2019 dengan 2019-2024 pada keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Metode penelitian ini bersifat deskriftif yaitu kualitatif dan peneliti melakukan wawancara dengan 9 orang narasumber langsung yaitu 6 anggota DPRA dan 3 aktifis perempuan Aceh. Dari hasil penelitian dan wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa komposisi dan posisi dari keterwakilan 9 anggota DPRA dibarengi dengan pembekalan di dalam partai internal serta dapat terjun langsung ke masyarakat. Kebanyakan dari anggota perempuan DPRA disosialisasikan mengenai masalah perempuan itu sendiri. Setiap tahunnya anggota DPRA perempuan mengalami naik turun. Pada tahun 2014-2019 jumlah kursi yang diisi mencapai 12 orang perempuan yang mewakili di lembaga politik. Namun pada tahun 2019-2024 menurun menjadi 9 kursi untuk perempuan yang menjabat dilembaga politik. Sejauh ini banyak kendala yang menjadikan keterwakilan dilembaga minim, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat Aceh yang tidak paham akan politik.