Perceraian dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna)

Ketidakhadiran tergugat/termohon sebagai istri dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat/termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputusan dengan putusan verstek. Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara tanpa hadirnya tergugat. Sebagaimana putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna?, terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan verstek perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau library research dalam menganalisis hukum Islam terhadap putusan verstek. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa, Pertama, dasar Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perceraian dengan putusan verstek terhadap putusan No. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna yaitu fakta hukumnya telah memenuhi pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. Kedua, Adapun menurut analisis hukum Islam hakim diperbolehkan memutuskan perkara terhadap pihak yang tidak hadir semata-mata hanya berkaitan dengan hak-hak manusia hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir akses-akses negatif atau kemudharatan yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak