Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh: Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan

Ketentuan pemilihan kepala desa telah diatur dalam banyak regulasi, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan daerah (Perda) atau Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Dalam qanun dijelaskan tentang tata cara pemilihan kepada desa. Namun, ketentuan qanun tersebut belum efektif diterapkan di Kecamatan Trumon Kebupaten Aceh Selatan. Di samping itu juga ada beberapa syarat dalam qanun yang dilanggar. Pertanyaan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan, bagaimana bentuk pengawasannya, serta bagaimana pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon dilihat menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau library research. Data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan cara analisis-normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemilihan keuchik di Kecamatan Trumon dilakukan dengan lima tahapan. Pertama, pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh tuha peut. Kedua, P2K mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchik. Ketiga, pengajuan berkas data calon kepada P2K. Keempat, pemilihan atau pemungutan suara. Kelima, menetapkan calon kepala desa terpilih. Bentuk pengawasan dilakukan oleh P2K bersama dengan tuha peut desa. Pengawasan pemilihan keuchik dijalankan tidak secara optimal. Pemilihan kepada desa di Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Persoalannya adalah tidak terpenuhi syarat minimal pendidikan keuchik, tidak terpenuhinya syarat minimal domisili, dan tidak terpenuhi syarat minimal masa jabatan. Kondisi ini menyebabkan prosedur dan cara pemilihan kepada desa menjadi cacat hukum, dan kepala desa yang terpilih tidak sah secara hukum.