Respon Masyarakat terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota Tentang Syari’at Islam di Aceh

Situasi Aceh saat ini cukup menarik untuk diteliti, terlebih lagi dalam bidang syari’at Islamnya. Aceh dengan hak istimewa dan otonomi khususnya membuat Provinsi Aceh banyak mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat syari’at, bukan cuma di tingkat provinsi bahkan ada yang sampai kepada tingkat kabupaten dan kota. Hukum syari’at yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh sudah memiliki hukum yang sah melalui Undang-Undang Dasar yang dinamakan dengan UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh). Begitupun di tingkat kabupaten dan kota yang memiliki payung hukum untuk menerbitkan aturan syari’at tersebut.
UUPA yang telah ada dalam Pemerintah Aceh merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang bagi rakyat Aceh. Hidup dalam konflik selama 30 tahun dengan Indonesia bukan sebuah hal gampang untuk masyarakat sipil. Banyak korban jiwa dan air mata untuk perjuangan yang panjang, oleh karenanya UUPA ini bukan cuma sebuah peraturan daerah tetapi juga bermakna sebuah perjanjian sakral yang semestinya pemerintah jaga dan dikelola dengan bijaksana.
Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah melihat apa saja yang menjadi tujuan dan latar belakang terbitnya berbagai peraturan yang berbasis syari’at di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus mengupas bagaimana respon dari kalangan masyarakat dan siapa saja mereka beserta alasannya. Penelitian ini semakin menarik karena Aceh yang dikenal dengan syari’at islam namun masih ada polemik dalam masyarakat mengenai peraturan syari’at.
Berbagai respon yang muncul dari kalangan masyarakat, pro, kontra, dan netral adalah hal yang cukup menarik untuk dilihat lebih dalam apa yang menjadi pemicunya. Bukan cuma dari masyarakat biasa tetapi dari organisasi mahasiswa dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun ikut bersuara, disatu sisi sebagian umat muslim tidak terlalu mempermasalahkan karena peraturan bersifat syaria’at namun bagi yang non muslim ini adalah sebuah tantangan berat.
Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat dominan mendukung program peraturan yang bersifat syari’at ini karena secara makna dan hakikat berpedoman pada Kitab Suci Al-Quran dan Hadist. Walaupun demikian terdapat juga masyarakat yang merasa dirugikan baik itu hak nya sebagai warga negara dan juga dibidang ekonomi karena efek dari peraturan tersebut, dan yang menariknya terdapat sebagian masyarakat yang ragu-ragu karena pearturan ini, disatu sisi setuju karena makna namun disisi lain ragu akan implementasinya. Masyarakat berharap pemerintah tidak asal dalam menerbitkan aturan, dalam artian perlunya pengawasan dan rencana yang matang sehingga mendapat implementasi maksimal terhadap masyarakat sekitar.