Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital Di Kota Banda Aceh

LPPOM MUI merupakan lembaga tunggal yang menerbitkan sertifikasi halal. Adanya sistem baru dalam kepengurusan sertifikasi halal membutuhkan sosialisasi serta adaptasi terhadap proses tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respons produsen terhadap pelayanan sertifikasi halal di era digital yang diselenggarakan oleh KEMENAG dan LPPOM MPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research dan field research melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal produk masih dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, hal ini belum sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu Undang-udang nomor 33 tahun 2014. LPPOM MPU Aceh sudah melaksanakan perannya namun masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Respons masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MPU sudah cukup baik, akan tetapi mayoritas produsen baik muslim ataupun non muslim menyatakan belum efisien dikarenakan lambatnya waktu diterbitkan sertifikat halal, serta akademisi juga berpendapat bahwa proses kepengurusan sertifikasi halal di Aceh khususnya Banda Aceh belum optimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga membuat proses tersebut menjadi lambat. LPPOM MPU Aceh sudah menyediakan kepengurusan sertifikasi halal secara online namun di era digital ini mayoritas dari produsen Kota Banda Aceh masih belum memanfaatkan hal tersebut, produsen lebih memilih datang langsung ke LPPOM untuk mengurus sertifikasi halal produk.