Konsep Keadilan dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah)

Ayuningtyas Wulandari Purnama, 140105073 (2019) Konsep Keadilan dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

[img]
Preview
Text (Membahs Tentang Konsep Keadilan dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar)
Ayuningtyas Wulandari Purnama, 140105073, FSH, HTN, 081275859561.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB) | Preview

Abstract

Adil merupakan salah satu syarat bagi seorang pemimpin. Pemimpin diharapkan mampu untuk memenuhi rasa adil masyarakat. Namun, dalam kenyataannya justru keadilan tersebut sulit direalisasikan khususnya dalam hal adanya kebijakan pemimpin yang tidak memenuhi keadilan. Penelitian ini dikaji dalam kaitan dengan keadilan dalam kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam hal pemecatan 28 keuchik Kecamatan Darul Imarah. Pemecatan ini tidak lain karena keinginan masyarakat yang diwakili oleh para Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah untuk memindahkan kecamatan menjadi wilayah hukum Kota Banda Aceh, dengan alasan jarak antar desa dengan pusat kota Aceh Besar Cukup Jauh, sulit melakukan keperluan administratif ke Kota Jantho, kawasan Kecamatan Darul Imarah terhitung dekat dengan Kota Banda Aceh, sehingga kondisi dan keadaan ini menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk bergabung dengan wilayah hukum Kota Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap kualitas keadilan kebijakan Bupati Aceh Besar tersebut, dan bagaimana kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dilihat dari konsep keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data-data dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Temuan penelitian menunjuk-kan bahwa latar belakang pemberhentian 28 keuchik di Kecamatan Darul Imarah oleh Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 kerana tuntutan keuchik untuk memisahkan wilayah kecamatan dan bergabung ke wilayah Hukum Banda Aceh. Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah, kebijakan pemberhentian 28 keuchik tersebut cenderung tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dipandang tidak beralasan hukum dan tidak merespon aspirasi masyarakat. Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam memberhen-tikan 28 keuchik di Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Ketentuan QS. surat Māidah ayat 8 dan QS. al-Nisā’ ayat 58 merupakan di antara ketentuan Alquran yang memerintahkan berlaku adil. Kebijakan Bupati Aceh Besar Besar dalam konteks ini cenderung tidak memenuhi asas keadilan. Sikap tidak merespon keinginan masyarakat dan tidak dilakukannya musyawarah cenderung menyalahi konsep adil dalam sudut fikih siyasah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA 2. Bustamam Usman, SHI., MA
Uncontrolled Keywords: Keadilan, Kepemimpinan, Bupati, Hukum Islam.
Subjects: 200 Religion (Agama)
200 Religion (Agama) > 204 Pengalaman, Hidup, Praktik keagamaan
200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X0 Islam > 2X0.3 Islam dan Ilmu Sosial
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Ayuningtyas Wulandari Purnama Ayu
Date Deposited: 09 Apr 2021 04:55
Last Modified: 09 Apr 2021 04:55
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16889

Actions (login required)

View Item View Item
TOP