Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ḥaḍānah

Usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang, tepatnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan minimal 16 tahun. Dan sebagaimana juga telah di tetapkan tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Meski begitu perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi pada masyarakat Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, yang menyebabkan semakin banyaknya ibu yang masih minimnya akan pengetahuan tentang Ḥaḍānah dan dapat membuat anak akan kurangnya pengetahuan tentang perilaku yang baik, moral, dan etika yang baik. Dalam beberapa keadaan tidak semua perkawinan di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, contohnya seperti dalam hubungan keluarga, anak diperlakukan dengan cara yang benar agar anak mengalami proses sosialisasi dalam keluarga yang dapat meningkatkan pendidikan, serta merupakan letak dari pondasi awal watak dan pendidikan anak. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang dampak atau dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap Ḥaḍānah di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research) untuk bahan bersifat sekunder. Penelitian ini bersifat Kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masalah pada sebagian perkawinan di bawah umur banyak yang mengeluh akan ekonomi yang selalu menjadi faktor utama terjadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka, dari pertikaian tersebut mereka sering mengabaikan masalah Ḥaḍānahnya, Karena kurangnya kesiapan mental maupun fisik dari mereka.