Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan yang menghilangkan hak asasi anak. Hak anak adalah bahagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Sejak bulan januari-juli tahun 2020 ada 14 kasus anak terlantar dan bayi terlantar dan 1 orang anak belum mendapatkan akta kelahiran. Untuk menjamin terhadap pemenuhan hak untukanak terlantar maka ia berhak mendapatkan identitas yang mana dimuat dalam bentuk akta kelahiran. Hak atas akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang paling vital wajib dipenuhiadapun landasan hukum dalam pemenuhan hak atas akta kelahiran dimuat dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat (1) dan (2). Rumusan masalah dalam penilitian ini pertama, bagimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh. Kedua, bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh ditinjau dari aspek perlindungan anak. Metodelogi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka dan lapangan dan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalakan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menujukan bahawa sejak bulan januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran. Dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalakan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.