Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jantho

Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini semakin marak, baik kekerasan fisik, maupun psikis. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan jaminan perlindungan hak, baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada hak-hak anak korban. Ada beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jantho, di mana hak anak sebagai korban tidak terpenuhi dengan semestinya. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu adalah (1) Bagaimana implementasi hak anak korban kekerasan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jantho? (2) Bagaimana hakim mempertimbangkan hak anak sebagai korban kekerasan dalam menjatuhkan pidana di Pengadilan Negeri Jantho? Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan judicial case study. Hasil penelitian ini ada dua: (1) Pemenuhan hak anak korban kekerasan yang di adili di Pengadilan Negeri Jantho pada periode 2016-2018 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga putusan yang penulis teliti yaitu: Putusan pertama Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth terdakwa berinisial TMH, kasus ini tentang kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, Putusan kedua Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa berinisial M atau akarap disapa Bob, kasus ini tentang kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, dan Putusan ketiga Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth terdakwa berinisial M, kasus ini tentang kekerasan terhadap anak. Dalam ketiga kasus perkara di pengadilan negeri jantho tersebut ada beberapa hak anak korban yang tidak terpenuhi seperti pendampingan terhadap anak korban pada setiap tahap peradilan dan bahkan ada kasus yang tidak ada laporan sosialnya. Hak anak korban kekerasan sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terakomodir bagi setiap anak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi erhadap Undang-Undang tersebut belum terlaksana dengan maksimal meskipun Undang-Undang tersebut telah berlaku sejak tahun 2014. (2) Hakim dalam menangani perkara anak korban kekerasan, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap mempertimbangkan akibat atau efek yang dialami oleh anak korban dari perbuatan terdakwa, apakah menimbulkan trauma yang lama ataupun singkat. Hakim juga mempertimbangkan sebab-sebab terjadnya tindak pidana meskipun laporan sosial tidak dibuat.