Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Al Munadia, 150105076 (2020) Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. ["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined] thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]
Preview
Text (Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
Al Munadia, 150105076, FSH, HTN, 083800133875.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Pada dasarnya penegakan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, dan manipulatif peserta pemilu. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu antara lain disebabkan karena regulasi pemilu yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pemilu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran administratif pemilu legislatif di Kota Banda Aceh tahun 2019 dan bagaimana keefektifan sanksi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran administratif pemilu di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis meggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Penyebab terjadinya pelanggaran administratif pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yang sampai disidangkan oleh Bawaslu Kota Banda Aceh adalah karena ada kelalaian dari anggota Panitia Pemilihan Kecataman (PPK) Syiah Kuala Kota Banda Aceh.Pada saat itu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Tibang membacakan Salinan Formulir Model C1-DPRK calon anggota DPRK Partai Golkar Nomor Urut-6 atas nama Hj.Kasumi Sulaiman memperoleh 4 (empat) suara, namun pada saat pleno di tingkat Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan Formulir Model DAA-1 DPRK, perolehan suara calon anggota DPRK Partai Golkar tersebut menjadi 0 (nol). Namun putusan petitum yang diputuskan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh pada awalnya tidak diindahkan oleh KIP, namun pada akhirnya KIP tetap melaksanakan putusan Panwaslih setelah melakukan beberapa pertimbangan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran administratif adalah karena ada kelalaian dari anggota PPK, dan Panwaslih sudah melakukan persidangan atas kasus pelanggaran tersebut dan memerintahkan kepada KIP agar memberikan teguran tertulis kepada PPK yang melanggar.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined])
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum > 344 Hukum Pemburuhan, Pelayanan Sosial, Pendidikan, Kebudayaan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Almunadia Almunadia
Date Deposited: 23 Apr 2021 02:59
Last Modified: 23 Apr 2021 02:59
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17019

Actions (login required)

View Item
View Item