Penetapan Tahanan Pendamping menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada lembaga pemasyarakatan, Syarat pengangkatan tamping pada lembaga pemasyarakatan seorang tamping telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan, telah menjalani sepertiga masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping, bagaimana hak-hak tahanan pendamping dan bagaimana tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan primer, sekunder dan tersier. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh tamping telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan, telah menjalani sepertiga masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Hak-hak tahanan pendamping diatur sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019, yaitu tamping mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan.