Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Aceh Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/PN Cag)

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana illegal logging dalam putusan pengadilan negeri calang no 23/Pid.Sus/2018/PN.Cag serta untuk mngetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana illegal logging studi kasus putusan pengadilan negeri calang no 23/Pid.Sus/2018/PN.Cag
Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten aceh jaya, dengan memilih instansi yangterkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu pengadilan negeri calang. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari pengadilan negeri calang, selain itu wawancara langsung dengan hakim-hakim khususnya hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriktif.
Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidan illegal logging yang didakwakan kepada terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh pelaku, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah pejabat penerbit izin pemanfaatan kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan. Dalam dakwaan Penuntun Umum yang menjadi pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN.Cag. Pertimbangan Hakim sudah tepat, baik itu dari segi motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan kedaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.