Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Enakmen Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Malaysia).

Hak asuh anak (haḍānah) merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh keluarga Islam dan juga suatu kewajiban bagi setiap orang yang memiliki keturunan. Dengan demikian, di dalam KHI dan Enakmen No. 5 Tahun 2004 telah menetapkan aturan-aturannya tersendiri yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap keluarga Islam baik di Indonesia ataupun di Malaysia. Di dalam ketetapan Hukum Islam menyatakan bahwa apabila kedua orang tua bercerai maka pihak ibulah yang berhak memelihara anaknya, sedangkan dalam ketentuan kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa apabila terjadinya perceraian maka anak yang telah mumayyiz mendapatkan hak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana haḍānah (hak asuh anak) pasca perceraian menurut KHI?, kemudian bagaimana haḍānah (hak asuh anak) pasca perceraian menurut Enakmen Nomor
5 Tahun 2004?, dan bagaimana haḍānah (hak asuh anak) pasca perceraian dalam KHI dan Enakmen Nomor 5 Tahun 2004 ditinjau dari konsep Fikih haḍānah?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian library research, sedangkan data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah KHI dan Enakmen No. 5 Tahun 2004, sedangkan data skundernya adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan komparatif. Adapun hasil penelitian ini menurut KHI menyatakan bahwa pihak yang berhak atas hak asuh anak pasca perceraian yaitu diwajibkan kedua orang tua, ibu sebagai pemelihara anaknya sedangkan ayah yang menanggung biaya haḍānah. Sedangkan menurut Enakmen Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh anak yaitu ibunya dari pada orang lain. Selain itu, kedua undang-undang tersebut merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang didasarkan kepada Fikih Mazhab Syafi’i.