Penanggulangan Pencemaran Daerah Aliran Sungai Ditinjau Dari Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Studi Kasus Aceh Singkil)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengelola DAS agar selalu sesuai dengan baku mutu kebutuhan masyarakat. Dasar hukumnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Pencemaran yang terjadi pada DAS Aceh singkil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Bahkan sebagian besar penyebab DAS tercemar dikarenakan limbah rumah tangga (limbah domestik) dan limbah dari hasil pertanian. Peningkatan pencemaran ini terjadi sudah cukup lama sehingga kualitas air sungai tidak lagi dapat memenuhi baku mutu. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan pencemaran Daerah Aliran Sungai berdasar 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Aceh singkil dan bagaimana kendala dalam penanggulangan pencemaran DAS di Aceh singkil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan pencemaran Daerah Aliran Sungai berdasar Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu masih belum terlaksanakan dengan baik dan menyeluruh hal ini dikarenakan minimnya pengawasan, sosialisasi, evaluasi serta kurangnya kesadaran masyarakat yang bertempat tinggal dipesisir DAS untuk tidak membuang sampah atau limbah ke aliran sungai dan adapun kendala pelaksanaan penanggulangan pencemaran DAS di Aceh singkil meliputi kurangnya sumber daya manusia atau Tim Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (TKPDAS-T), lembaga atau instansi yang tidak memiliki kewenangan pokok dalam pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu, dan juga anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan DAS yang cukup besar serta luas batas wilayah administrasi daerah aliran sungai sehingga menyebabkan pengawasan DAS yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh singkil terkendala.