Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 yaitu tentang hak uji materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018 tentang Hukum Acara Jinayat. Putusan ini berhubungan dengan permohonan uji materil pemohon menyangkut Pasal 30 Pergub yang menyatakan pencambukan dilakukan di tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan, atau Rumah Tahanan, atau Cabang Rumah Tahanan. Intinya, Mahkamah Agung tidak menerima permohonan pemohon. Jadi, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018, dan bagaimana analisis siyasah al-qada’iyah terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dan data-data penelitian dianalisis menggunakan metode analisis-deskriptif. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara putusan Nomor 39 P/HUM/2018 tentang penolakan permohonan pengujian Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 adalah mengacu pada legal standing pemohon. Menurut Mahkamah Agung, pemohon sama sekali tidak mempunyai legal standing karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi. Pemohon berada pada posisi yang tidak tepat dan tidak mempunyai legal standing. Pihak pemohon tidak mampu membuktikan kerugian haknya atas diberlakukannya Pergub No: 5/2018. Putusan hakim Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2018 sudah sesuai dengan tinjauan siyasah al-qadha’iyyah. Hakim Agung memiliki hak untuk menolak, menerima, atau membatalkan satu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dengan berdasarkan pada alasan dan dalil yang jelas. Mahkamah Agung dalam putusan No. 39 P/HUM/2018 telah sangat jelas dan tegas menyatakan pertimbangannya dalam menolak permohonan tersebut. Penolakan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang mengharuskan satu keputusan harus disertakan dengan dalil-dalil (al-dalil) tertentu. Putusan hakim agung juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, karena asas dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat