Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat

Ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hingga saat ini belum terimplementasi sesuai harapan. Faktor penghambatnya antara lain adalah karena harus diawali permintaan korban, dan pelaku tidak mampu melunasinya karena kendala finansial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) landasan fikih tentang restitusi bagi korban pemerkosaan, (2) perspektif fikih mengenai ketentuan dan prosedur restitusi bagi korban pemerkosaan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, serta (3) sudut pandang fikih tentang kewajiban negara membantu pelaku pemerkosaan yang secara finansial tidak mampu melunasi restitusi.
Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dimulai dengan menyadur referensi melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, peneliti menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif, yaitu penguraian secara deskriptif analitis, preskriptif, dan analisis perbandingan. Metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan ketentuan fikih dan landasannya tentang pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan dengan peraturan restitusi yang dimuat dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif fikih merupakan bagian dari hukuman pokok yang diputuskan hakim bersamaan dengan putusan hukuman fisik, sedangkan menurut Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, ganti rugi tersebut bukan bagian dari hukuman pokok, (2) ganti rugi yang berhak diterima korban pemerkosaan menurut perspektif fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat adalah sama, yaitu berupa al-daman dalam bentuk al-hukumah al-‘adl, (3) menurut perspektif fikih, negara wajib membantu pelunasan beban restitusi pelaku pemerkosaan yang tidak sanggup dilunasinya karena kendala finansial, melalui penyaluran hak gharim dari perbendaharaan harta zakat yang dihimpun baitul mal, yaitu ketika pelaku telah mengikrarkan pertobatannya.