Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina (Analisis Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Wahyuni, 141008748 (2016) Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina (Analisis Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahas tentang penambahan jarimah ta'zir bagi lelaki pezina.]
Preview
Text (Membahas tentang penambahan jarimah ta'zir bagi lelaki pezina.)
Wahyuni.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa laki-laki pezina (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak) wajib dijatuhi hukuman ta’zir oleh pemerintah berupa pemenuhan kebutuhan hidup anak zina, di samping adanya hukuman had yang harus dijatuhkan. Sementara, dalam konsep hukum pidana Islam, belum ada penjelasan mengenai kewajiban pemerintah wajib menetapkan hukuman ta’zir bagi suatu perbuatan yang telah ada sanksi hukumnya, termasuk bagi pelaku zina. Terkait dengan hal tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana konsep hukum pidana Islam (fiqh jinayat) tentang ketentuan penjatuhan ta’zīr bagi pezina, dan apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum fatwa MUI No 11 Tahun 2012 yang membolehkan pemerintah menjatuhkan ta’zīr bagi lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan permasalahan mengenai penambahan sanksi ta’zir bagi lelaki pezina dalam fatwa MUI, mulai dari landasan hukum serta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan MUI. Kemudian, permasalah ini dianalisa berdasarkan konsep hukum pidana Islam. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman ta’zir dalam konsep hukum pidana Islam dapat ditetapkan terhadap pelaku zina, jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Seperti terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Adapun landasan MPU dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku zina yaitu merujuk pada beberapa makna umum dari kaidah fiqhiyyah yang menyatakan pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan kebijakan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan. MUI membolehkan pemerintah menetapkan hukuman ta’zir terhadap laki-laki pezina semata-mata atas dasar petimbangan kemaslahatan anak, melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. Untuk itu, penulis menyarankan bahwa sebaiknya materi hukum yang dimuat dalam fatwa tersebut diregulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan tersebut mengikat pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak zina. Kemudian, penjatuhan hukuman tersebut harus didasari atas motifasi menjaga kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag; 2. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Uncontrolled Keywords: Penambahan Jarimah Ta'zir Lelaki Pezina, Fatwa MUI
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat) > 2X4.541 Perzinaan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Pidana Islam
Depositing User: Users 171 not found.
Date Deposited: 27 Nov 2017 04:01
Last Modified: 27 Nov 2017 04:02
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1755

Actions (login required)

View Item
View Item