Hak dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

Mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan merupakan tujuan legislasi hukum Islam pada setiap aturannya termasuk talak. Dalam fikih mazhab, aturan penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya di tangan suami, sehingga ia dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Dominasi suami terhadap istri dalam talak sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah. Padahal ketika menikah, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang sebagai dua pihak yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menempatkan suami istri dalam posisi yang setara dalam proses perceraian, namun peraturan tersebut belum dapat diterima sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menjelaskan bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak perspektif maslahat dan keadilan melalui kajian tematik terhadap ayat-ayat talak. Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menerapkan dua pendekatan: pendekatan teoritis filosofis dan pendekatan sosio-historis. Dalam menganalisis data diterapkan teknik analisis isi (content anaysis). Sedangkan analisis terhadap nas-nas Al-Quran digunakan metode tematik yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan talak termasuk ayat nusyūz dan syiqāq untuk kemudian dipahami dalam upaya menemukan prinsip yang terkandung di dalamnya dan baru setelah itu mengeluarkan hukum furū’ yang berhubungan dengan talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewenangan yang seimbang dengan suami dalam proses penjatuhan talak. Ia memiliki kewenangan untuk mengajukan talak dan juga memiliki hak suara (berpendapat) dalam pengambilan keputusan talak. Keputusan talak harus berdasarkan kesepakatan bersama suami istri karena talak merupakan sebuah akad yang keabsahannya membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Jika dalam akad pernikahan diperlukan persetujuan suami istri maka untuk mengakhirinya juga dibutuhkan persetujuan keduanya berdasarkan ketentuan dasar akad yang bersifat al-luzūm (mengikat). Penetapan syarat kesepakatan untuk sahnya talak ini selain didukung oleh dalil-dalil Al-Quran seperti QS al-Nisā` (4): 35, QS al-Ṭalāq (65): 6, QS Al-Aḥzāb (33): 28 dan hadis juga sejalan dengan prinsip-prinsip talak khususnya prinsip maslahat dan keadilan.