Dualisme Kewenangan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)

Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh. Di Aceh secara Norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat, tetapi pada prakteknya masih terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tinda pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dimana pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs di selesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan. Terjadinya dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak berdasarkan perspektif jaksa disebabkan karena kurangnya anggaran sehingga penyidik tidak menggunakan qanun, dan dulunya belum ada juknis atau surat edarannya, serta adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dikalangan penegak hukum terhadap penerapan Qanun Jinayat dan Undang-Undang pelindungan anak dalam perkara anak sebagai korban. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pemerintah Aceh mengesahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat