Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

UMKM merupakan salah satu sektor penting untuk menopang ekonomi suatu daerah, dan upaya mendukung UMKM tersebut agar tumbuh dengan baik, maka dibutuhkan pembiayaan dari sektor keuangan. Bank Indonesia selaku yang memiliki tugas dalam menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Pembiayaan UMKM oleh Perbankan. Penelitian ini mengkaji tentang analisis terhadap pembiayaan UMKM oleh Bank Aceh Syariah menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi, konsekuensi hukum bagi Bank Aceh Syariah dalam penerapan PBI, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan UMKM. Adapun objek penelitian dalam kajian ini adalah Bank Aceh Syariah Pusat, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 macam cara yaitu: 1) observasi; 2); wawancara dan 3) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Pertama. Implementasi PBI No. 17/12/PBI/2015 oleh Bank Aceh Syariah selama ini belum terimplementasi secara optimal. Ketidaktercapaian tersebut tentu terletak pada banyaknya UMKM Aceh yang tidak bankable. Kedua, konsekuensi hukum yang diterima oleh Bank Aceh Syariah atas ketidak pencapaian rasio pembiayaan sebagaimana disebut dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015, diberikan kewajiban kepada Bank Aceh Syariah untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Pembiayaan UMKM. Ketiga, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah secara umum jenis Kerjasama yang terjalin antara pelaku UMKM dengan pihak Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridha dan sudah memenuhi syarat dan rukun, sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.