Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif Ihya’ al Mawat

Kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar yaitu permasalahan yang terjadi di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat adalah kasus keberadaan tanah negara yang memiliki potensi jika dilihat dari letak geografis tanah tersebut sangatlah strategis, karena lahan tersebut berada di tengah-tengah pusat kota, namun keberadaan tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh warga Gampong Ujong Kalak maupun Pemkab Aceh Barat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar bekas Tsunami di kota Meulaboh, kebijakan otoritas Pemkab Aceh Barat terhadap pemberdayaan lahan terlantar di Aceh Barat untuk kepentingan ekonomi masyarakat menurut perspektif Ihya’ al Mawat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemkab Aceh Barat dan masyarakat Gampong Ujong Kalak. Hasil penelitian menunjukkan alasan utama yang menjadi faktor Pemkab Aceh Barat tidak memanfaatkan tanah terlantar dikarenakan Pemkab Aceh Barat mengaku kesulitan dalam memanfaatkan tanah terlantar tersebut karena membutuhkan dana yang besar serta perlunya ide-ide kreatif untuk memanfaatkan kembali lahan terlantar tersebut. Kebijakan Pemkab Aceh Barat memanfaatkan lahan terlantar untuk kepentingan ekonomi masyarakat dalam perspektif Ihya’ al Mawat adalah sunnah, bahkan wajib jika dilihat dari kemaslahatan masyarakat karena kebijakan itu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan dan peningkatan baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat.