Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan Implikasi Hukumnya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-Amal (Studi Kasus Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bna

Berbagai perselisihan antara pekerja dan pengusaha selalu saja terjadi meskipun masalah ketenagakerjaan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain masalah upah, kontrak kerja, perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang paling banyak terjadi dan ditangani di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sengketa pemutusan hubungan kerja yang terjadi dan implikasi hukumnya terhadap para pihak, status hukum hubungan kerja para pihak sebagai implikasi dari pemutusan hubungan kerja serta pandangan hukum Islam terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak pada perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan data yang bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerjanya dengan alasan berakhirnya kontrak antara pekerja dan pengusaha. Namun, kontrak yang diterapkan perusahaan kepada pekerjanya juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena masih tetap menerapkan perjanjian kontrak pada pekerja yang telah bekerja selama lebih dari tiga tahun. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang tidak tercapainya kesepakatan berimplikasi terhadap lahirnya tuntutan yang kemudian menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pemutusan akad yang masih dalam masa perjanjian serta tidak atas kesepakatan kedua belah pihak tidak sesuai dengan ketentuan akad ijārah bi al-amal.