Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam

Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga terjadai dalam bentuk kekerasan ekonomi, seksual, dan psikologis. Salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan psikologis anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Subulussalam. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah terkait bagaimana peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam, bagaimana bentuk penanganan anak korban kekerasan psikis oleh DP3AKB Kota Subulussalam, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis terhadap anak di Kota Subulussalam. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, adapun data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media,agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan,klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparatur gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.