Pengawasan Pembangunan oleh Inspektorat ditinjau menurut Peraturan Pemerintah PP No 12 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah

Kantor Inspektorat di Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan karena Peneliti Ingin Mengetahui bagaimana pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, apakah fungsi pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama PP No. 12 Tahun 2017, dan ingin mengetahui fungsi pengawasan yang ada didalam Islam. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan, dapat berupa di dalam wilayah tertentu, lembaga pemerintahan atau instansi, atau organisasi kemasyarakatan, penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif Analitis. Yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, dan jajaran yang bersangkutan dan data sekunder yang diperoleh dari PP No. 12 Tahun 2017 dan Undang-Undanng yang berkaitan dengan Inspektorat. Dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara adalah pengawasan intern fungsional (internal). Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, dimana lembaga tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi, adanya faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan fungsi pengawasan, faktor-faktor tersebut ialah kurangnya jumlah auditor. Sementara menurut PP No. 12 Tahun 2017 belum berjalan secara efektif, karena fungsi pengawasan Inspektorat Aceh Tenggara Belum Sesuai dengan Pasal 17 PP No. 12 Tahun 2017, dan dalam Fiqih Siyasah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga pengawasan. Yakni prinsip al-amr bi al- ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar.