Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Analisis Perspektif Siyasah)

Penetapan harga atau dalam istilah fikih siyasah disebut dengan tas’ir merupakan salah satu permasalahan yang penting dalam konteks pemerintahan, yaitu untuk agar harga-harga tetap stabil. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan salah satu materi pasal menyebutkan tentang penentuan harga melalui standarisasi harga. Untuk itu, yang ingin dikaji dalam permasalahan ini ialah bagaimana mekanisme penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014?, dan nagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap penetapan harga tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi tertentu seperti praktik permainan harga, praktik penimbunan dan monopoli sehingga membuat harga tidak stabil. Berdasarkan Pasal 26, pemerintah berwenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan mekanisme melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan. Konsekuensinya adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat selaku konsumen. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sesuai dengan siyāsah syar’iyyah atau politik Islam.