Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe

Pengungsi Rohingya merupakan pengungsi yang datang dari luar dan terdampar di Aceh salah satunya di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 sebanyak 395 pengungsi yang tertolong dan ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dalam penanganan pengungsi rohingya yang ada di Kota Lhokseumawe ditangani oleh beberapa dinas-dinas yaitu dinas sosial Kota Lhokseumawe, kantor Imigasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, kepolisian Sektor (Polsek) Muara dua Kota Lhokseumawe dengan menggunakan Collaborative Governance. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penanganan dan hambatan Collaborative Governance terhadap pengungsi rohingya di Kota Lhokseumawe. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif ,Penelitian ini mengumpulkan data primer, data skunder melalui observasi, wawancara, dan berbagai dokumen, dengan fokus penelitian pada 8 indikator yaitu Network (Sruktur Jaringan), Comitment to a common purpose (Komitmen terhadap tujuan), Trust among the participants (Saling percaya diantara pelaku), adanya kepastian Governance, Acsess to authority (Akses terhadap kekuasaan), Distributive accountability atau responsibility (Pembagian akuntabilitas atau responsibilitas), Information sharing (berbagi informasi), Ases to resourcs (Ases terhadap sumber daya). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Kantor ImigraSi kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe masih belum maksimal.