Collaborative Governance Dalam Penaganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Adapun dalam penanganan Gepeng tidak bisa dilepaskan pada satu instansi saja, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk secara bersama-sama menanganinya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan dan proses collaborative yang dilakukan dalam menanganinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Sementara ini belum ada aturan mengikat yang dibuat masing-masing instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, semua mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam Perwal No 7 Tahun 2018. Proses collaborative yang dilakukan pemerintah terkait penanganan gelandangan dan pengemis tidak merangkap pada semua kegiatan dalam penanganannya, proses collaborative yang paling banyak terjadi secara umum melibatkan dua instansi yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan baik di lapangan maupun proses rehabilitas. Adapun Dinas Syariat Islam dan Dinas Kesehatan sejauh ini kerjasama dilakukan dalam beberapa bagian penting saja, Dinas kesehatan memberikan kontribusi dalam memastikan kesehatan Gelandangan dan Pengemis, sementara Dinas Syariat Islam memberikan nasehat dan siraman rohani. Sejauh ini, collaborative governance sudah berjalan dalam proses penanganan Gepeng di kota Banda Aceh meskipun hanya di dominasi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dari hasil ini diharapkan adanya perbaikan kebijakan khusus yang mengatur berbagai hal menyangkut dengan penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh termasuk meningkatnya collaborative dalam berbagai tindakan.