Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

Pemilu pada 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi yang pertama kali memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan anggota Legislatif (DPR) dan DPD sekaligus. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu ada beberapa tahapan dalam penyelenggaran pemilu, salah satu tahapannya adalah kampanye,dengan menggunakan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye. Perihal lokasi pemasangan APK sudah tertera dalam PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, namun peserta kampanye masih melakukan pelanggaran pemasangan APK khususnya di Kota Banda Aceh. Kebanyakan dari peserta kampanye kerap melakukan tidak seperti yang diamanatkan. Ini mengindikasikan bahwa peraturan hanya sekedar tataran simbolisasi belaka. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, dan apa yang menjadi faktor hambatan oleh pihak panwaslih Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Banyak terjadi pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Ini dibuktikan dengan ditemukannya APK yang dipasang di lokasi yang dilarang. Dalam PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu pada pasal 78 ayat 1 dan 2 berisi tentang perintah untuk mencabut dan memindahkan APK yang melanggar lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dalam hal ini upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak panwaslih hanya mengikuti seperti yang diamanatkan dalam PKPU, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak panwaslih, hanya saja pihak panwaslih melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran. Ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum oleh pihak panwaslih yaitu faktor sanksi, faktor kurang sosialisasi peserta pemilu, faktor waktu dan faktor penggunaan baliho yang tinggi.