Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Menurut Siyasah Maliyah

Aditya Mulya Pratama, 170105020 (2021) Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Menurut Siyasah Maliyah. Skripsi thesis, UIN Ar-raniry.

[img] Text (Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018)
Aditya Mulya Pratama, 170105020, FSH, HTN, 082166711825.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (13MB)

Abstract

Baitul Mal di tingkat gampong di Aceh memiliki peran penting dalam mengelola harta zakat, khususnya dalam bentuk pengumpulan. Hal ini diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Hanya saja, Baitul Mal tampak pasif dan hanya menerima zakat. Baitul Mal tidak memiliki wewenang dalam memaksa pungutan harta zakat. Sementara itu, di dalam pandangan ulama fikih siyasah, pemerintah melalui badan Baitul Mal mempunyai wewenang secara aktif dalam menarik zakat orang yang tidak mau membayar zakat. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana implemen-tasi pengumpulan zakat di Kecamatan Baiturrahman dilihat menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Kedua, bagaimana implementasi pengum-pulan zakat di Kecamatan Baiturrahman menurut perspektif siyaysah maliah. Ketiga, bagaimana kendala dan tantangan dalam implementasi Qanun Baitul Mal di Kecamatan Baiturrahman? Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini ada tiga. Pertama, implementasi pengumpulan harta zakat oleh empat Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tergolong masih sangat rendah. Harta zakat yang dikumpulkan jauh lebih rendah dari potensi zakat yang ada. Harta zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kedua, implementasi pengumpulan zakat Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum sesuai dengan konsep siyasah maliyah. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh Baitul Mal gampong, selain itu kewenangan pemerintah gampong atau petugas amil zakat Baitul Mal Gampong belum melaksanakan langkah-langkah konkrit. Dalam konsep siyasah al-maliyah, petugas amil zakat berhak memaksa orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat untuk diambil bagian hartanya sebesar nilai zakat yang telah ditentukan. Ketiga, implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tidak maksimal karena ditemukan minimal tiga kendala, yaitu; Pertama, kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat masih sangat kurang. Kedua, kurangnya sosialisasi tentang zakat. Ketiga, materi Qanun Baitul Mal tidak mengatur secara rinci dan tidak memberikan kewenangan kepada amil zakat untuk memungut, mengutip dan memaksa masyarakat untuk mengeluarkan harta zakatnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih
200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Aditya Mulya Pratama Aditya
Date Deposited: 14 Sep 2021 03:09
Last Modified: 14 Sep 2021 03:09
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18225

Actions (login required)

View Item View Item
TOP