Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penggunaan mobil dinas, sepeda motor dinas banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Apatur di Kota Banda Aceh yang diberikan fasilitas oleh daerah dalam rangka menunjang kelancaran kerja pada waktu jam kerja tetapi yang terjadi malah mereka menggunakan untuk keperluan pribadi seperti pergi liburan keluarga, pergi berkebun dan lain sebagainya. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan kendaraan dinas milik daerah oleh pejabat daerah Kota Banda Aceh. Bagaimana Kesesuaian Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis empiris (kenyataan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan mobil dinas di pemerintahan Kota Banda Aceh dilakukan oleh tiap-tiap dinas pemerintahan yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sistem penggunaan mobil dinas diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan kerjanya dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah.