Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif (Telaah Putusan Bawaslu Aceh pada Pemilu 2019)

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Faktanya Bawaslu Aceh mengeluarkan Putusan yang berbeda pada pelanggaran administrasi terkait pembatalan DCT anggota legislatif. Rumusan masalahnya ialah Pertama, Bagaimana Mekanisme Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif menurut Peraturan yang berlaku Kedua, Apa yang menjadi Tafsir Peraturan tentang Pemilu Terhadap Putusan Bawaslu Aceh Nomor: 002/tm/pl/adm/prov/01.00/i/2019 dan Putusan Bawaslu Aceh Nomor: 003/adm/bwsl.prov.ac/pemilu/x/2018 Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Bawaslu Aceh sudah melalui pertimbangan hukum dari majelis hakim Bawaslu dan menilik menurut hasil temuan yang ada, yang secara Undang-Undang telah melaksanakan amanat dan diyakini tidak mencederai hak konstitusi berpolitik dari masyarakat serta Bawaslu telah memenuhi hak-hak terhadap masyarakat untuk berpolitik yaitu hak Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua putusan yang berbeda tersebut terkait pembatalan DCT anggota legislatif sudah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan yang ada.