Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Bagi Pendidikan Politik Pemilih (Studi Kasus Kecamatan Tapaktuan, Desa Air Berudang)

Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Yang mana telah diatur tentang pemerintahan Aceh dalam pelaksanaanya, pemerintah Aceh berhak mengatur pemerintah daerahnya sendiri, menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenagan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. pendidikan politik pemilih yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perubahan dan pemabangunan. Pemerintah berperan penting terhadap pendidikan pemilih masyarakat, pengelolaan Dana Otsus bagi pendidikan pemilih sedah semestinya harus di rumuskan dengan semestinya. KIP (Komisi Independen Pemilihan) adalah yang memiliki wewenang penuh terhadap perumusan dana dalam pendidikan politik pemilih pada daerah masing-masing, Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan Dana Otsus di bidang politik khususnya pendidikan politik pemilih pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan, kemudian melihat apakah anggaran pendidikan politik pemilih sudah mencapai efektivitas dalam pengelolaannya. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dan deskritif dalam bentuk kata-kata serta bahasa. Adapun hasil yang ditemukan terkait permasalahan tersebut bahwa pendidikan pemilih yang masih minim di selengarakan oleh KIP juga sosialisasi yang di Selenggarakan belum cukup efektif buktinya pada sosialisasi Pemilukada pada tahun 2018 dan 2019 sosialisasi yang dilakukan hanya berpusat pada beberapa kelompok dan tidak secara keseluruhan karena masih banyak Gampong di Kecamatan Tapaktuan yang tidak mendapatkan pendidikan pemili.