Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Ditinjau Siyāsah Syar’iyyah)

Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor.450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi’I. Pada bagian keempat surat edaran tersebut berbunyi “kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari I’tiqad ahlussunnah Waljamaah dan selain dari Mazhab Syafi’iyah”. Sebelumnya pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 14 ayat (3) berbunyi “penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi’I dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam”. Antar kedua peraturan tersebut saling kontradiksi terhadap hak untuk menjalankan ibadah. Berdasarkan uraian diatas terdapat dua permasalahan yang peneliti hendak kaji, yaitu bagaimana jaminan negara untuk melindungi hak kebebasan dalam menjalankan ibadah berdasarkan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dan bagaimana hubungan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dengan hak kebebasan menjalankan ibadah ditinjau siyāsah syar’iyyah. Adapun metode yang penulis gunakan adalah Library Research dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kebebasan dalam menjalankan ibadah telah dijamin oleh negara terlihat dari beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah diantaranya UUD 1954 Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (1) dan (2), kemudian pada UU Nomor 39 tahun 1999 pada pasal 22 ayat (1) dan (2), selanjutnya di Aceh juga telah menjamin, terlihat dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada Pasal 127 ayat (2) dan Qanun Nomor 8 tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (2) dan (3). Jadi kesimpulanya yaitu jika ditinjau pada konsep siyāsah syar’iyyah surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Aceh sesuai dengan bidang siyāsah tasri’iyyah, sedangkan isi dari surat edaran tersebut tidak sesuai dengan konsep Piagam Madinah yang menyangkut dengan kebebasan beribadah.