Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt.G/2019/ MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan pasangan suami istri hidup mawaddah dan rahmah. Akan tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut rukun, damai dan penuh kasih sayang dalamhal ini dapat kita lihat pada perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, yang mana dalam putusan perkara perceraian inidisebabkan karena campur tangan orang tua. Perlu diketahui tidak selalu campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak berdampak positif bahkan dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkara-perkara perceraian karena campur tangan orang tua, apa pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian karena campur tangan orang tua, sekaligus menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena campur tangan orang tua dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian perpustakaan(library research). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor:07/Pdt.G/2019/ MS.Bkj penggugat tidak sanggup hidup bersama teegugat lagi karena selalu terjadi perselisihan yang disebabkan campur tangan orang tua, dalam perkara Nomor:69/Pdt.G/2020/MS.Bkj bahwa pemohon dan termohon tidak mau hidup rukun karena selalu terjadinya perselisihan didalam rumah tangga mereka hakim menimbang dalam perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta dimana rumah tangga, tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan kaidah fiqh putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai yaitu menolak kemudaratan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.