Mekanisme Pemberian Hukuman oleh Perangkat Gampong Bagi Pelaku Ikhtilath di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)

menjadikan tempat wisata sebagai tempat dilakukannya perbuatan ikhtilath. Masyarakat sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan yang melanggar syari’at seperti bermesra-mesraan dengan bersentuhan di depan umum. Kasus ikhtilath yang terjadi di tempat wisata Mukim Lhoknga makin hari makin meningkat. Masalahnya adalah bagaimana mekanisme pemberian hukuman oleh perangkat gampong bagi pelaku ikhtilath dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukum adat oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman bagi pelaku ikhtilath. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku ikhtilath diserahkan secara penuh oleh perangkat gampong, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat, membersihkan meunasah dan memberi santunan kepada anak yatim di gampong tersebut, hingga diberikan hukuman yang paling berat, yaitu membayar denda masing-masing 1 (satu) ekor kambing dan jika pelakunya warga Mukim Lhoknga, maka diasingkan dan diusir dari gampong tersebut. Berdasarkan kesepakatan ulama, jarimah ikhtilath digolongkan dalam jarimah ta’zir karena tidak adanya nash-nash yang terperinci di dalam al-qur’an dan hadist terkait ikhtilath dan penjatuhan hukuman bagi pelaku ikhtilath secara penuh adalah tanggungjawab ulil amri. Diharapkan kepada aparatur gampong Mukim Lhoknga untuk mensosialisasikan tentang Qanun Jinayat Aceh kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’.