Kebebasan Hak Memilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tenggara (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas)

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip kehendak suara rakyat mayoritas. Prinsip kebebasan adalah di mana rakyat bebas memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Kekuasaan yang dipilih diamanatkan kepada wakil yang telah dipilih oleh masyarakat berdasarkan suara rakyat yang paling banyak untuk menentukan siapa yang bisa untuk dikasih kepercayaan memegang amanah wakil rakyat. Prinsip ini disebut dengan demokrasi, di mana dengan sistem politik demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, namun praktik demokrasi ini dalam sejarah pelaksanaannya selalu tidak sesuai dengan yang dirumuskan. Salah satunya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil yang di pilihnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai cara pemilihan kepala negara/kepala daerah oleh rakyat, yaitu sebagai berikut: (1) pemilihan hanya sah apabila dilakukan oleh ahl halli wa al-aqdi dari seluruh pelosok negeri/daerah, hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat; (2) pemilihan hanya sah apabila paling kurang dilakukan oleh 5 orang dan seorang diantara mereka diangkat sebagai kepala negara/kepala daerah dengan persetujuan empat orang lainnya; (3) pemilihan sah apabila dilakukan oleh tiga orang, apabila seorang di antara mereka diangkat sebagai kepala negara/kepala daerah dengan persetujuan dua orang yang lain; (4) pemilihan kepala negara/kepala daerah sah dilakukan oleh seorang