Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna

Dalam praktek penerapan hukum pidana mengenai kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya biasanya dikaitkan dengan teori “Penyertaan” (Delneeming) khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (Medeplegen). Kemudian, Dalam praktek peradilan juga masih ada hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk turut serta melakukan (Medeplegen). Dan pada proses pembuktian bentuk turut serta melakukan ini terkadang cukup sulit bagi hakim untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode penelitian Normatif atau sering disebut dengan pendekatan kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna. Menurut analisis penulis para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dan ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan No 4/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum. Sehingga para terdakwa diberi sanksi berupa hukuman pidana. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum oleh hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang yang ditemukan di pengadilan.