Analisis Perbandingan Hukum Repatriasi Warga Negara Indoneia Mantan Kombatan Islamic State Iraq and Syiria Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam (Undang-Undang No.05 Tahun 2018 dan pendapat Imam Malik bin Anas serta Imam Syafi’i)

Isu kewarganegaran menjadi pembicaraan hangat di media massa Indonesia, di tanggal 01 februari 2020 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan pertukaran informasi intelijen internasional dengan negara di timur tengah dan di dapatkan bahwa ada sekitar 600 warga negara Indonesia mantan kombatan Islamic State and Syiria (ISIS). Polemik ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan Pemerintah serta masyarakat Indonesia tentang nasib Warga Negara Indonesia (WNI) apakah dapat di pulangkan ke tanah air atau hanya ditinggalkan saja mereka di kamp penampungan yang ada di Suriah. Rumusan masalah yang di kaji dalam skripsi ini adalah menjelaskan pandangan undang-undang Indonesia tentang konsep kewarganegaraan serta menjelaskan pandangan undang-undang Indonesia (undang-undang no.05 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) dan hukum Islam (Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii) tentang pemulangan warga negara Indonesia mantan kombatan Islamic State Iraq and Syiria ke Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan kajian kepustakaan (libary research) melalui proses membaca, meneliti, dan mengkaji pembahasan yang bersinambungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukna bahwa dalam undang-undang Indonesia merujuk pada undang-undang no.05 tahun 2018 mereka wajib di pulangkan karena menjadi tanggungan negara sesuai dengan pasal 43B, 43C, dan 43D. sedangkan dalam hukum Islam adanya sifat kehati-hatian dengan bertanya kepada mereka apakah mereka ingin kembali dan bertaubat atas perbuatan mereka, jika mereka mematuhi mereka dapat di pulangkan jika tidak mereka di perangi. dan keputusan tersesbut akhirnya akan di serahkan kepadap pemerintah tentang nasib mereka.