Analisis Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan)

Setiap masyarakat memerlukan pelayanan publik untuk memudahkan akses dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk instansi Mal Pelayanan Publik (MPP), merancang Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, termasuk di dalamnya terdapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banda Aceh dan kesesuaian pelayanan publik di MPP Kota Banda Aceh dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Mix-method, yaitu memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data yang utama dilakukan dengan melakukan observasi dan membagikan kuesioner, dengan pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu masyarakat yang mengurus IMB di MPP Kota Banda Aceh, baik secara tuntas ataupun tidak tuntas. Analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian diperoleh bahwa; pertama, Pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banda Aceh relatif baik. Namun, dalam ruang lingkup kepuasan masyarakat masih dalam kategori cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan dalam pengurusan IMB perlu dilakukan peningkatan. Kedua, Pelayanan publik dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Namun, perlu adanya peningkatan terutama dalam lingkup pelayanan agar ke depan masyarakat menjadi lebih nyaman dalam melakukan pengurusan IMB.