Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh merupakan alternatif baru dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Karena Qanun Jinayat Aceh, telah mengakomodir asas tadabbur sebagai landasan filosofis pelaksanaan prosedur dan mekanisme pembuktian pidana, dan juga telah menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan bagi seseorang yang mengaku diperkosa, tetapi tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Dimensi pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tetang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah menggunakan paradigma baru yang merupakan penggabungan paradigma hukum positif (KUHAP) dan paradigma hukum fiqh. Sehingga pola pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ini memiliki corak dan bentuk tersendiri yang khas, artinya tidak mengikuti prinsip-prinsip KUHAP secara total dan juga tidak meninggalkan seluruhnya, begitu pula kaitannya dengan prinsip pembuktian fiqh, di sini barang kali dapat dikatakan, bahwa telah ada kemajuan dan pembaharuan dalam Qanun jinayat di Aceh. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh,dan Prinsip-prinsip Pembuktian Jarimah Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh. Penelitian ini dari segi jenisnya termasuk dalam penelitian normatif, sedangkan bentuknya adalah yuridis atau positif. Adapun data utama diambil dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan juga dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan tentang Jarimah Pemerkosaan.
Sedangkan, data-data pelengkap lainnya, diambil dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh dan tulisan-tulisan baik berbentuk jurnal atau penelitian yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, Pembuktian jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief wettelijke bewijs theorie). Maksudnya, pembuktian dilakukan dengan keyakinan hakim dan ditambah dua alat-alat bukti dalam undang-undang atau qanun. Hal ini keyakinan hakim dibatasi dengan prinsip minimum dua alat bukti dan juga sebaliknya dua alat bukti tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Kedua, Sumpah sebanyak 5 (lima) kali dari seseorang yang mengaku diperkosa, dalam keadaan tidak ditemukannya alat bukti yang mencukupi dapat menjadi alat bukti tambahan untuk memenuhi prinsip minimal dua alat bukti yang sah. Sedangkan orang yang dituduh melakukan pemerkosaan, dapat melakukan pembelaan dengan sumpah juga. Ketiga, aktualisasi asas tadabbur dalam prinsip-prinsip pembuktian jarimah pemerkosaan belum teradopsi optimal dalam Qanun Acara Jinayat. Karena pengakuan seorang pelaku secara inisiatif tidak berguna dalam pembuktian jarimah pemerkosaan jika tidak didukung oleh satu alat bukti yang