Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya proses perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Secara garis besar, perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana. Salah satu yayasan yang dapat bertindak sebagai wali adalah panti asuhan. Akan tetapi, terdapat proses perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya problema hukum. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Nirmala dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi panti asuhan sebagai wali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pelaksanaan perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Nirmala tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 hingga Pasal 54 yang menjelaskan tentang perwalian dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 hingga Pasal 112. Dan untuk prosedur perwalian di Panti Asuhan Nirmala cenderung pada perjanjian yang mengakibatkan sebuah hukum perikatan di antara para pihak, pengangkatan dilaksanakan tanpa penguatan dan penunjukan oleh Pengadilan Agama, maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Tetapi melalui persyaratan yang ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan, peran panti asuhan yang bertanggung jawab terhadap anak seperti merawat, menjaga, mengasihi, menyayangi dan mengayomi merupak salah satu tindakan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk itu, perlulah setiap masyarakat dan pemerintah untuk lebih memperhatikan tata kelola panti asuhan agar anak-anak dapat menerima fasilitas sarana dan prasarana dengan baik.