Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Aceh Tengah dalam 3 tahun terakhir berjumlah 29 kasus, yaitu sembilan kasus pada Tahun 2017, delapan kasus pada Tahun 2018, dan 12 kasus pada Tahun 2019. Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus sebesar 50% dari Tahun 2018 ke Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kota Layak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Kota Layak Anak dan untuk mengetahui solusi dalam menghadapi hambatan implementasi Kota Layak Anak di Kecamatan Pegasing Aceh Tengah, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriftif. Adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 1) Implementasi kebijakan Kota Layak Anak berdasarkan UU perlindungan anak belum berjalan sepenuhnya dengan efektif. 2) Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi kota layak anak berdasarkan UU perlindungan anak di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah melalui penerapan dalam beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Perlindungan Khusus Pemenuhan hak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, faktor-faktor yang mendukung implemnetasi Kota Layak Anak berdasarkan UU perlindungan anak antara lain: sudah terbentuknya regulasi dan sudah mulai berjalannya Gugus Tugas Kota Layak Anak, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui DKBP3A berencana membentuk Forum Anak Daerah dan adanya dukungan positif yang berkolaborasi bersama dari pihak independen dan lembaga sosial serta pihak legislatif.