Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aeh

Anak jalanan merupakan fenomena sosial di Kota Banda Aceh yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama bagi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa masalah penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 ini dinilai masih belum tuntas dan berjalan dengan baik karena belum menyentuh akar persoalan sehingga permasalahan anak jalanan masih berlanjut hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu Pengawasan, Pengendalian, Pendataan, dan Rehabilitasi yang bertujuan agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Jalanan adalah belum adanya Belum adanya regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum, Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Belum adanya Rehabilitasi Sosial dalam hal pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan keterampilan minat dan bakat, Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal, mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan.