Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur’an Aceh Besar)

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri. Salah satu tempat yang melaksanakan badal haji adalah KBIH Raudhatul Qur’an Kabupaten Aceh Besar. Dalam transaksi badal haji yang dilaksanakan oleh KBIH Raudhatul Qur‘an Kabupaten Aceh Besar untuk merealisasikan niat ibadah haji orang yang bersangkutan belum memiliki standarisasi ujrah yang jelas. Di mana Penelitian ini adalah berusaha menganalisis mekanisme penetapan ujrah transaksi badal haji pada KBIH ini yang belum memiliki standarisasi dan transparansi yang jelas. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab persoalan, antara lain: Pertama, Bagaimana mekanisme penetapan ujrah badal haji pada KBIH Raudhatul Qur’an?. Kedua, Bagaimana standarisasi ujrah badal haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh KBIH Raudhatul Qur’an?. Ketiga, Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penetapan ujrah badal haji di KBIH Raudhatul Qur’an?. Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan responden yang bersangkutan dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan ujrah badal haji pada KBIH Raudhatul Qur’an. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan pengumpulan dan analisis data ditemukan beberapa temuan studi, antara lain: 1) Belum adanya standarisasi yang jelas dalam menetapan ujrah badal haji paket umum dan paket khusus, 2) Belum adanya transparansi ujrah badal haji paket umum dan paket khusus, hal ini dapat ditandai dengan tidak adanya pencatatan atau pembukuan resmi dari pihak KBIH Raudhatul Qur’an dalam pembayaran ujrah badal haji. Sejalan dengan studi di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu hendaklah dalam pelaksanaan transaksi badal haji membuat standart ujrah yang tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Kemudian dalam proses pendaftaran badal haji hendaklah pihak KBIH memberlakukan pencatatan resmi sebagai bukti pembayaran ujrah badal haji oleh pendaftar badal haji atau ahli waris. Selain itu hendaklah dibuat peraturan oleh Kementerian Agama RI mengenai standarisasi ujrah badal haji paket umum dan paket khusus, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.