Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Menurut Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, tentang lembaga keuangan syariah, dimana khusus wilayah Aceh wajib menggunakan pembiayaan menggunakan akad syariah. Pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar berdasarkan prinsip jual beli (murabahah), kemudian disesuaikan dengan peraturan dan hasil musyawarah gampong. Landasan utama kegiatan pembiayaan usaha tani atas dasar pertimbangan dari Pemerintah Gampong dalam membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan yang mudah dan cepat tanpa membebankan masyarakat dengan angunan dan dengan jumlah pinjaman yang bervariasi. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pembiayaan usaha tani dan bagaimana kesesuaian akad murabahah terhadap mekanisme pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data hasil observasi, dan interview, mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari suatu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar menggunakan akad pembiayaan murabahah dalam SOP BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dijadikan satu paket dengan akad wakalah. Tinjauan akad murabahah terhadap pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok, bahwa jika BKPG Unit SPP Bueng Bakjok hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Berkaitan dengan masalah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan murabahah, dalam praktek BKPG Unit SPP Bueng Bakjok ini juga kurang sesuai, bahwa dalam mekanisme dalam pelaksanaan akad murabahah, dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah. Objek akad atau barang yang diperjualbelikan belum ada dan belum dimiliki oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, sehingga tidak dapat diserahkan ketika akad berlangsung, Objek akad tidak diketahui secara jelas, yaitu berkaitan dengan mekanisme yang kedua dalam pelaksanaan akad murabahah yang berkaitan dengan adanya tambahan akad wakalah, kepada anggota untuk membeli barang, dan tidak mengecek kembali barang tersebut secara fisik, sehingga barang tersebut hanya diketahui oleh anggota saja.